WAYNE Overbeck dan Genelle Belmas menuliskan dalam buku mereka, Major Principles of Media Law, yang terbit pada 2010, kemerdekaan memperoleh informasi merupakan perjuangan paling sakit dan sangat banyak menimbulkan luka. Ini perjuangan paling melelahkan di antara berbagai macam persoalan hukum yang dihadapi pers..
Persoalannya bukan sekadar membuat aturan. Acap kali aturan yang sudah ada direduksi kembali dengan berbagai macam alasan. Bahkan di Amerika Serikat pun reduksi terjadi. Di Amerika ada Amendemen I (1791), dan kemudian Freedom of Information Act (FOIA) yang telah beberapa kali diperbarui. Tapi, dalam kenyataan, masih saja timbul berbagai persoalan, bahkan perkara yang dihadapi pers.
Tragedi 11 September tidak hanya berpengaruh pada sistem pengamanan umum, penyimpangan due process of law, juga berdampak pada kebebasan memperoleh informasi. Bahkan, sebelum tragedi, pelaksanaan kebebasan memperoleh informasi tidak semudah yang tertulis dalam hak undang-undang. Banyak ditemui ketentuan pengecualian (exception close) atas keterbukaan informasi. Pada masa pemerintahan Bill Clinton, setiap tahun diperkirakan ada sekitar 3,5 juta dokumen yang ditetapkan bersifat rahasia dengan alasan keamanan nasional (national security).
Pada bulan-bulan pertama, Presiden Obama menjadikan keterbukaan pemerintah dan kebebasan memperoleh informasi sebagai agenda utama. Bahkan, pada hari pertama berkantor di Gedung Putih, Presiden Obama mengeluarkan memorandum berkenaan dengan pelaksanaan Freedom of Information Act. Obama meminta semua lembaga pemerintah membuka era baru pemerintahan yang terbuka.
Tapi, tiga bulan kemudian, pemerintah Amerika menolak memberikan keterangan-dan menyatakan sebagai rahasia-informasi tentang kekerasan di Afganistan atau Guantanamo. Meskipun pengadilan memerintahkan agar gambar-gambar mengenai kekerasan dibuka kepada publik, pemerintah Amerika mengajukan permintaan agar pelaksanaannya ditunda. Permintaan penundaan disetujui pengadilan. Bahkan kemudian keluar undang-undang yang membenarkan tindakan tidak membuka kepada publik berbagai informasi mengenai kesewenang-wenangan tentara terhadap tawanan yang disekap.
Dari gambaran di atas dapat disimpulkan, meskipun sebuah negara telah memiliki undang-undang kebebasan informasi publik, sama sekali belum ada jaminan pers benar-benar akan menikmati kebebasan. Belum tentu pers lebih mudah memperoleh informasi publik. Bahkan hampir dapat dipastikan masih akan terjadi pertarungan untuk memperoleh informasi, seperti sebelum undang-undang itu lahir.
Selama negara berpendirian keterbukaan merupakan faktor yang pasti melemahkan kekuasaan publik, maka negara tidak mungkin memberikan kebebasan luas untuk memperoleh informasi. Selama negara berpendapat publik akan menyalahgunakan informasi yang didapat untuk melemahkan kekuasaan publik, selama itu pula tidak akan ada kebebasan memperoleh informasi. Dengan perkataan lain, keterbukaan informasi publik berhubungan erat dengan kepercayaan kekuasaan publik terhadap masyarakat.
Kalau hendak dilanjutkan, hubungan kepercayaan ini bertahan dalam sistem demokrasi. Selama demokrasi tak dilibatkan dan tak dijalankan atas dasar kepercayaan terhadap publik, maka demokrasi sekadar mekanisme mendapatkan dan memelihara kekuasaan, bukan untuk memuliakan publik. Selama demokrasi hanya dipandang sebagai fenomena sosial, maka tidak banyak perbedaannya dengan sistem otoriter atau kediktatoran, termasuk membenarkan pembatasan atas kebebasan memperoleh informasi.
Bagaimana kalau kebebasan memperoleh informasi itu dilihat dari perspektif kemerdekaan pers? Selama tertanam pandangan bahwa hubungan antara pemerintah dan pers adalah hubungan dua kepentingan yang berbeda, bersifat adversary atau setidak-tidaknya kompetitor, bukan kemitraan (partnership), maka selalu akan ada pembatasan kemerdekaan pers, termasuk kebebasan memperoleh informasi.
Harus diakui, pers sebagai institusi sosial secara naluriah memiliki kepentingan yang berbeda dengan kepentingan kekuasaan. Tapi hal semacam itu tidak semestinya terjadi dalam tatanan demokrasi. Hakikat negara dalam demokrasi adalah public servant, seperti halnya pers yang bekerja untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial. Keterbukaan merupakan bagian dari fungsi negara sebagai public servant, termasuk keterbukaan dan kebebasan memperoleh informasi.
Walaupun demikian, tidak berarti publik atau pers tidak menghendaki batas-batas kebebasan memperoleh informasi. Pers menyadari pentingnya keamanan nasional, menghormati hal-hal yang bersifat pribadi, baik yang bersifat privacy maupun nonprivacy, ketertiban umum. Namun setiap pembatasan harus jelas maksud dan tujuannya, mesti dipastikan semata untuk kepentingan publik, harus jelas lingkup dan batasannya, harus jelas tata caranya, harus definitif, dan bukan melulu mengikuti kehendak yang berkuasa.
Ternyata Amerika, yang hampir selalu jadi model keterbukaan-termasuk Undang-Undang Kebebasan Informasi Publik kita, yang dalam sejumlah hal serupa dengan Freedom of Information Act-menafsirkan masalah national security juga secara terbuka (open ended). Akibatnya, dalam keadaan tertentu, FOIA dikesampingkan. Tidak hanya dalam praktek, tapi juga lewat undang-undang Detainee Photographic Record Protection Act (2009). Hal serupa dapat terjadi di negeri kita. Atas alasan keamanan nasional, berbagai informasi publik bisa saja digolongkan sebagai sesuatu yang rahasia-mengingat ketentuan ini tafsirannya mulur-mungkret.
Memperhatikan Undang-Undang Kebebasan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17, diatur sejumlah pengecualian dari keterbukaan informasi. Dengan perkataan lain, ketentuan ini mengatur hal-hal yang dirahasiakan atau dapat dirahasiakan. Dalam praktek pada umumnya, dengan menggunakan klausul pengecualian, obyek atau hal yang bersifat rahasia akan senantiasa bertambah, bukan berkurang.
Tambahan itu akan lebih didasarkan pada judgment atau kepentingan, bukan atas dasar prosedur tertentu. Hal-hal yang dikecualikan meliputi informasi yang berkaitan dengan penegakan hukum, hak atas kekayaan intelektual dan unfair competition, pertahanan dan keamanan negara, perlindungan kekayaan alam, ketahanan ekonomi, hubungan luar negeri, wasiat pribadi, privasi (privacy), korespondensi internal antarbadan publik (kecuali putusan komisi informasi dan pengadilan), serta informasi yang ditentukan oleh undang-undang tertentu.
Pengecualian atas informasi publik juga berlaku dalam keadaan perang. Dalam Freedom of Information Act juga ada sembilan pengecualian (exception) dari keterbukaan publik, yaitu informasi berkaitan dengan keamanan nasional atau kebijakan luar negeri, informasi yang oleh suatu undang-undang ditetapkan dikecualikan dari keterbukaan publik, berkaitan dengan ketentuan internal dan cara kerja suatu badan pemerintah, berkaitan dengan rahasia, di antaranya informasi keuangan dan komersial yang dihimpun pemerintah.
Yang juga dikecualikan adalah surat-menyurat di dalam dan antarbadan publik mengenai proses pengambilan keputusan dan kertas kerja serta konsep-konsep tentatif, berkenaan dengan file penegakan hukum, berkenaan dengan file pribadi dan medik serta dokumen-dokumen untuk melindungi privasi, berkenaan dengan dokumen yang disiapkan atau dipergunakan untuk mengatur bank dan lembaga keuangan, serta informasi yang berkenaan dengan data eksplorasi minyak, termasuk petanya.
Selain hambatan akibat pengecualian, hambatan lain yang dihadapi pers adalah birokrasi untuk memperoleh informasi. Suatu berita acap kali tidak dapat menunggu prosedur birokrasi untuk secara cepat memenuhi tuntutan kecepatan memperoleh informasi pers.
Memang banyak tantangan, tapi kehadiran Undang-Undang Kebebasan Informasi Publik memberikan peluang lebih besar untuk meraih kebebasan memperoleh informasi-bagian paling esensial kemerdekaan pers. Alasan pertama, ada kepastian landasan untuk memperjuangkan kemerdekaan memperoleh informasi. Kedua, ada landasan prosedural untuk memperoleh informasi, termasuk forum tempat memperjuangkan informasi.
Setiap kemerdekaan adalah hasil perjuangan. Demikian pula kebebasan memperoleh informasi. Kelanggengan hasil perjuangan bergantung pada kemampuan memeliharanya dengan baik. Kelanggengan kebebasan memperoleh informasi, sebagai bagian dari kemerdekaan pers, hanya akan berhasil apabila disertai disiplin dan tanggung jawab. Kemerdekaan atau kebebasan memperoleh informasi senantiasa menghadapi tantangan, maka selain disiplin dan tanggung jawab, untuk mempertahankannya, harus pula disertai perjuangan terus-menerus.
Bagir Manan, Ketua Dewan Pers dan mantan Ketua Mahkamah Agung, pidato dalam acara "Merawat Kebebasan Informasi" pada 21 Juni 2010 di Jakarta.
Handphone 3G, dapat diketahui dari keterangan : 3G / UMTS / WCDMA / 2100 MHz
(BUKAN TRIBAND: 900 / 1800 / 1900 MHz)
| Kartu | Nomor Akses | APN | User | Password |
| GSM/GPRS/3G | ||||
| Simpati/Halo telkomsel | *99***1# | internet | wap | wap123 |
| Matrix | *99***1# | Satelindogprs.com | blank | blank |
| IM3 | *99***1# | www.indosat-m3.net | gprs | Im3 |
| Indosat M2* | *99***1# | Indosat3g | indosat | indosat |
| Proxl IP: 202.152.240.50 | *99***1# | Xlgprs | Proxl | |
| CDMAx1 | ||||
| Fren | #777 | - | m8 | m8 |
| Telkom Flexi | #777 | - | telkomnet@flexi | telkom |
| Star One | #777 | - | Starone | indosat |
| esia | #777 | - | | |
| Via provider | ||||
| CBN VPN-M8 | #777 | - | M8-cbn | M8 |
| CBN-VPN | - | M8.cbn.net.id | User id | password |
Blog ini tidak bertanggung jawab atas kesalahan atas program yang Anda download ataupun sesuatu hal yang berhubungan dengan materi-materi yang ada. Terima kasih atas saran dan kritik yang membangun. Non profit blog. Untuk lebih lanjut hub Webmaster di : elka2_blogspot@yahoo.com
sumber;http://elektronika-elektronika.blogspot.com/2007/04/setting-3g-pada-hp-anda.html
Cinta sejati akan ada apabila hadiah yang diberikan si pengasih kepada kekasih adalah hadiah yang indah dan lestari keabadiannya. Hadiah seperti itu dapat berupa penjagaan kekasih dari hal-hal yang merugikan di dunia dan di akhirat, pemberian maqom ruhiyyah yang lebih mendekatkan diri kepada Alloh, serta yang terpenting adalah kunci pintu rumah di Syurga tertinggi. Inilah hadiah yang paling utama dan bukti kesejatian cinta.
Kesejatian cintapun terwujud dengan kelestarian hubungan, di mana dunia ataupun akhirat tak memisahkan keduanya. Disebutkan dalah hadits yang terdapat dalam kitab Raudloh al-Muhibbin karya Ibnul Qayyim, bahwa setiap wanita akan bersuamikan orang yang paling dicintainya dan paling soleh di antara suami yang telah dinikahinya. Istri para Nabi akan tetap menjadi istri para Nabi dan tidak akan menjadi istri suami-suami mereka sebelumnya.
Maka suami yang memiliki cinta sejati pada istrinya adalah suami yang berusaha agar ia menjadi seorang suami yang soleh dan membawa soleh kepada istrinya, agar di akhirat kelak ia tetap beristrikan kekasih yang dicintainya dan berhimpun di Syurga tertinggi.
Seorang kekasih akan selalu berusaha membawa yang dikasihinya menuju tempat tertinggi di akhirat kelak. ia menjaga kehendak atau amaliah cintanya agar tidak mencelakai diri serta kekasihnya di dunia dan di akhirat. Sungguh tiada cinta dalam hati mereka yang menuntut pembuktian cinta kepada kekasihnya dengan bentuk limpahan cinta yang menyirnakan cinta Tuhan kepada mereka dan yang mendatangkan siksa di dunia dan di akhirat.
source:http://salmasyauqi.wordpress.com/category/3-risalah-kedua-penyatuan-cinta-cinta-illahiyah/
Google Map Tampilkan Area Misterius Cina
Pemimpin dan Kepemimpinan merupakan suatu kesatuan kata yang tidak dapat dipisahkan secara struktural maupun fungsional. Banyak muncul pengertian-pengertian mengenai pemimpin dan kepemimpinan, antara lain :
Muncul dua pertanyaan yang menjadi perdebatan mengenai pemimpin,
Untuk menjawab pertanyaan pertama tersebut kita lihat beberapa pendapat berikut :
Sondang (1994) menyimpulkan bahwa seseorang hanya akan menjadi seorang pemimpin yang efektif apabila :
Untuk menjawab pertannyaan kedua dapat dirumuskan dua kategori yang sudah barang tentu harus dikaji lebih jauh lagi:
Salah paham dalam menerima dan menafisrkan pesan.
Keretakan dalam organisasi dapat menumbuhkan citra negatif, dengan permasalah yang saling terkait, antara lain :
Kepemimpinan visioner, adalah pola kepemimpinan yang ditujukan untuk memberi arti pada kerja dan usaha yang perlu dilakukan bersama-sama oleh para anggota perusahaan dengan cara memberi arahan dan makna pada kerja dan usaha yang dilakukan berdasarkan visi yang jelas (Diana Kartanegara, 2003).
Kepemimpinan Visioner memerlukan kompetensi tertentu. Pemimipin visioner setidaknya harus memiliki empat kompetensi kunci sebagaimana dikemukakan oleh Burt Nanus (1992), yaitu:
Burt Nanus (1992), mengungkapkan ada empat peran yang harus dimainkan oleh pemimpin visioner dalam melaksanakan kepemimpinannya, yaitu:
a.menurut George r.tery:
manajemen organisasi terdiri dari:
-perencanaan(planning):yaitu rencana setiap menajer tentu memiliki rencana untuk memajukan misi.visi perusahaannya agar terus berkembang dan maju dalam persaingan terhadap perusahaan yang lain
-pengorganisasian(organizing):dan fungsi organisasi untuk mewujudkan agar planning dalam organisasi dan manajemen dapat terlaksana oleh karena itu dibutuhkan organisasi untuk menjalankan rencana
-actuating:yang dimaksud dengan actuating adalah menepatkan sefgala sesuatu sesuai prosedurnya
-pengawasan(controling):dan menurut George r.terry agar organisasi terus berjalan dengan baik maka dibutuhkan pengawasan dari manajer/orag yang mengatur organisasi tersebut.
b.luther m.gulick yang disadur oleh dr.bn.silalai
dan menurut luther dia mempunyai perbedaan dari George diantaranya adalah”staffing,directing,coordinating,reporting,budgeting dan luther tidak menerapkan actuating dan menurut lauther manajemen terdiri dari :
-perencanaan(planning)
-mengorganisir(organizing)
-melengkapi tenaga kerja(staffing):jadi fungsi staffing hanya untuk membantu manajer melakukan dan menjalankan roda organisasi atau perusahaan.
-mengarahkan(directing):dan fungsi manajer adalah untuk mengarahkan bawahannya agar mereka dapat bertanggung jawab atas kewajibannya dan tidak salah langkah menfgambil keputusan dalam pekerjaan.
-menyelarasan/kordinasi(coordinating):dan fungsi manajer juga dapat dikatakan sebagai kordinasi antara atasan atau bawahan,atau sesame karyawan ketika terjadi konflik didalam organisasi tersebut/perusahaan.fungsi ini tidak begitu berbeda dengan directing.
-melaporkan(reporting):fungsi manajer juga dapat menjadi melaporkan kepda atasan.apakah manajemen yang terdapat dalam organisasi atau perusahaan telah berfungsi dengan baik.dan laporan ini biasanya dijadikan acuan untuk evaluasi
-menyusun anggaran(budgeting):dalam perusahan tentu membutuhkan anggaran.oleh karena itu manajer dapat menjadi penyuluhan anggaran dalam perusahaan untuk menghindari kerugian dalam perusahaan.atau menjadi solusi yang terbaik
c.henry fayol
sedangkanh menurut henry fungsi manager mempunyai 5 peranan yaitu sebagai berikut:
-perencanaan(planning)
-mengorganisir(organizing)
-memerintah(commanding):dan menurut henry fayol menajer mempunytai hak untuk memerintah kepada staff/oraganisasi.dan fungsi menager dapat dikatakan juga sebagai mengatur dan memerintah
-penyelarasan(coordinating)
-mengawasi(controlling)
d.koontz dan o.donnel
dan sedangkan menurut koontz dan o.donnel fungsi manajer mempunyai 5 fungsi yaitu
-perencanaan(planning)
-mengorganisir(organizing)
-melengkapi tenaga kerja(staffing):dan fungsi manajer bias sebagai melengkapi tenaga kereja jika dalam perusahaan tersebut kekuranrang.namun tugasnta hanya sebagai pengganti sementara(handle)
-mengarahkadirecting)
-mengawasi(controlling)
e.Ernest dale:
Menurut ernest fungsi manager mempunyai 7 fungsi namun 2 fungsinya berbeda dengan yang lain yaitu innovation dan requesting
Fungsi manager menurut ernest:
-planning
-organizing
-staffing
-directing
-inovation(inovasi):jadi fungsi manajer tak hanya sebagai mengatur/memerintah namun ia berperan juga sebagai pembaruan yang inovatif agar perusahaan dan organisasinya terus exsis
-requesting(meminta):fungsi request ini tak berbeda dengan penjelaasan commanding
-controling
f.James stour:
Berbeda dengan james fumgsi ,manajer hanya 4 yaitu:
-planning
-organizing
-leading(kemimpinan);jagi manager berperan sebagai pemimpin atau panutan terhadap bawahanya
Controlling:
source;http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2009/10/fungsi-%E2%80%93fungsi-manajer-menurut-para-ahli/
Makalah Kelompok IV
Mata Kuliah Kepemimpinan
Jurusan Ilmu Administrasi
FISIPUH
Tentang "Tugas dan Fungsi Pemimpin"
0 comments:
Post a Comment